Bawaslu Kalsel Usulkan Kejelasan SOTK Divisi Hukum, Data dan Informasi

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru – Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan kejelasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tentang tugas serta fungsi Divisi Hukum, Data dan Informasi. Disampaikan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Tugas dan Fungsi Divisi Hukum serta Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilu Tahun 2019 Gelombang I, di Bogor, 19-21 Agustus 2019.

Hal ini kemudian dirumuskan sebagai hasil evaluasi yang menyatakan Divisi Hukum, Data dan Informasi wajib mengumpulkan atau menghimpun data dan informasi dari semua divisi untuk didokumentasikan, sebab nantinya akan dijadikan alat bukti dalam keterangan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga, pemahaman dan persamaan persepsi Pengawas Pemilu disetiap jenjang menjadi poin penting.

Menindaklanjuti tugas tersebut, Bawaslu akan melaksanakan rangkaian kegiatan seperti bimbingan teknis hukum acara di PHPU dan penyusunan pemberian keterangan di MK, eksaminasi publik terhadap putusan PHPU di MK serta bimtek pengelolaan pusat hukum dan data informasi.

Pada acara yang dihadiri Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini, Bawaslu Kalsel meraih penghargaan kategori penyajian display kegiatan Hukum, Data dan Informasi terbaik.

Penulis / Foto : Biro Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru