Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kotabaru Ikuti Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bahas Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Bawaslu Kotabaru Ikuti Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bahas Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru bersama jajaran staf mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Sesi 1 dengan tema “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk memperdalam pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap persoalan netralitas aparatur dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemilu.

Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar sekaligus Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Ketua Dewan Pengawas IAPA, Presiden AAPA, serta mantan Ketua KASN. Ia membawakan topik “Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi”, yang membahas persoalan netralitas aparatur sipil negara serta pentingnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Peneliti Ahli Utama Politik BRIN dan Anggota Dewan Pakar Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN). Dalam paparannya, ia mengangkat topik “Politisasi Birokrasi, Relasi Kuasa, dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemilu”. Materi ini memberikan pemahaman mengenai hubungan kekuasaan dan birokrasi serta potensi penggunaan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui kegiatan ini, Ketua, Kepala Sekretariat, dan jajaran staf Bawaslu Kabupaten Kotabaru memperoleh tambahan wawasan mengenai tantangan pengawasan netralitas ASN, kepala desa/lurah, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional, menjaga integritas, dan mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.