Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Bapak Totok Haryono (Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia)

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Bapak Totok Haryono (Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian  Sengketa Bawaslu Republik Indonesia)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru mengikuti Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan, yang dilaksanakan secara daring pada Jum’at, 20 Februari 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis pengawasan dalam menghadapi dinamika kepemiluan di luar tahapan. Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pengawas pemilu dari berbagai tingkatan, guna memastikan kesiapan kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai isu strategis, antara lain penguatan fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran Bawaslu dalam melakukan edukasi kepemiluan kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya membangun sinergi dengan pemangku kepentingan juga menjadi fokus pembahasan sebagai upaya menciptakan stabilitas dan kondusivitas demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi dalam melaksanakan tugas pengawasan, tidak hanya pada saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

Dengan adanya penyamaan persepsi dan strategi ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu dapat menjalankan tugas secara lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.