Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotabaru dengan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (27/7/2026) di Aula Kantor Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru.
Mengusung tema "Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula", kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari SMAN 1 Kelumpang Hilir dan SMKN 1 Telaga Sari. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Dalam pemaparannya, Muhammad Abdillah Ihsan menekankan bahwa pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, para pelajar diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas dengan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, Bawaslu juga mengajak para peserta untuk ikut berperan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi dengan berani menolak politik uang, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Kotabaru, Dessy Puji Lestari, S.Pd., M.Si. (Han), Camat Kelumpang Hilir, Lanjar Titi Sumarni, S.E., M.M., Kepala Kesbangpol Kabupaten Kotabaru, Johanuddin, S.Pd., M.M., serta Kepala Bidang Politik Kesbangpol, Toni Nauri Rais, S.STP.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru bersama Kesbangpol berharap para pemilih pemula memiliki kesadaran politik yang baik, mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan demokrasi, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
