Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Gelar Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Organisasi di Banjarmasin

Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Organisasi

Banjarmasin, 7 Oktober 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi bertema “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Mendorong Kinerja dan Integritas Bawaslu secara Berkelanjutan”, bertempat di Hotel Rattan, Banjarmasin, Selasa (7/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi, serta peserta dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan perwakilan mahasiswa dari organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota, hadir Ketua dan Anggota, Koordinator Sekretariat (Korsek), serta staf SDM masing-masing daerah. Bawaslu Kabupaten Kotabaru pun menunjukkan komitmennya dengan menghadirkan seluruh komisioner, Korsek, dan staf SDM dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menyerap aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa peran Bawaslu sangat vital dalam menjaga demokrasi, yang tidak hanya dilakukan saat pemungutan suara, tetapi juga dalam seluruh tahapan proses pemilu.

“Meskipun masa jabatan kami hanya lima tahun, komitmen untuk terus bekerja demi tegaknya demokrasi harus berkelanjutan. Komunikasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci efektivitas dalam pengawasan pemilu,” ujarnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber tingkat nasional. Materi pertama disampaikan oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, yang mengangkat topik “Catatan Strategis Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai tiga pilar utama demokrasi.

“Tanpa lembaga yang kuat, integritas pemilu akan rapuh. Penguatan kelembagaan harus mencakup aturan, struktur, SDM, hingga kultur organisasi,” jelas Yulianto.

Materi selanjutnya disampaikan secara daring oleh Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo. Ia membahas tantangan pengawasan pemilu di Indonesia serta pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi.

“Organisasi pengawas pemilu seperti Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang sehat dan demokratis. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” paparnya.

Dengan kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antar-lembaga serta peningkatan kualitas pengawasan pemilu secara berkelanjutan di masa mendatang.