Politik Uang Masih Jadi Isu Krusial Pilkada 2020
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru –Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kasypiah mengatakan politik uang masih menjadi isu krusial di daerah setempat. Oleh karenanya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan partisipatif untuk menekan perilaku money politics.
“Netralitas ASN hingga peningkatan partisipasi masyarakat menjadi catatan penting dalam menghadapi Pilkada serentak 2020,” kata Erna dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, di Hotel Delima, Kabupaten Banjar, (04/12/2019).
Untuk mencegah terjadinya politik uang tersebut, Erna menegaskan, jajarannya saat ini berupaya merekrut pengawas tingkat kecamatan yang memiliki integritas dan kapabilitas pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pilkada.
Selain Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, juga hadir sejumlah undangan dari unsur Kepolisian, Kesbangpol, Satpol PP dan Disdukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel.
Jemput Bola
Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Fat Hur Rahman menilai masih ada beberapa persoalan dalam proses pemutakhiran data pemilih di wilayah setempat.
“Menurut informasi, perekaman KTP elektronik oleh Disdukcapil Kotabaru baru terlaksana 95 persen. Dalam kesempatan rakor ini, kami (Pengawas) mendorong pemerintah daerah untuk jemput bola.”
Mengapa demikian, imbuhnya, berbeda dengan kabupaten lain, warga Kabupaten Kotabaru baik di tingkat kecamatan maupun desa sangat antusias dengan adanya kegiatan perekaman E-KTP.
“Erat kaitannya hak konstitusional warga Kotabaru yang ada di pengunungan dan wilayah terluar yang belum memiliki KTP elektronik. Hal ini nantinya bisa memengaruhi apakah boleh mencoblos atau tidak,” terang dia.
Untuk menunjang pengawasan Pilkada 2020, Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru Mohamad Erfan menyampaikan pihaknya dengan Pemkab Kotabaru sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.
“Saat ini, kami sedang melaksanakan rekrutmen Panwascam, sama seperti 12 Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Kalsel,” pungkas Erfan.
Penulis / Foto : Biro Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru